PERSELINGKUHAN AKTUALISASI DAN KRIMINALISASI


Belakangan ini perhatian publik tersita untuk mengikuti sebuah derama perselingkuhan cukong dan oknum penegak hukum, dalam kasus kriminalisasi pimpinan KPK, dengan aikon cicak dan buaya. Tokoh utama yang muncul dalam reportoar ini adalah Pak Bibit dan Pak Candra, orang yang sangat terhormat karena tugas dan kewenangannya dalam melakukan pemberantasan tindak korupasi dan penyalahgunaan wewenang di negara ini. Melawan oknum penegak hukum yang juga sangat terhormat karena tugas dan wewenangnya dalam melakukann penegakan hukum di Indonesia.

Peroses perjalanan cerita sudah dinikmati publik beberapa hari belakangan, dan dari hari kehari menjadi semakin menarik, karena antosias dan dukungan terhadap kasus ini khusunya untuk Pak Bibit dan Pak Candra semakin meningkat dari masyarakat. Sejak dari dukungan moril, aksi turun jalan yang dilakukan aktifis mahsiwa, LSM, tokoh-tokoh nasional dalam penegakan hukumm, sampai dukungan yang ekstrim berupa mogok makan yang dilakukan oleh sebagian LSM dan mahasiswa. Tidak ketinggalan juga jama’ah facebooker yang turut ambil bagian dalam mendukung Pak Bibit dan Pak Candra.

Dukungan kepada salah satu oknum penegak hukum yang dicurigai terlibat dalam kriminalisasi KPK juga antosias diberikan oleh sebagian masyarakat. Sungguh membuat bingung masyrakat dalam menyikapi kasus ini, terlebih lagi seakan-akan perseteruan ini melibatkan dua lembaga yang menaungi mereka. Dimana dua lembaga ini menjadi harapan bagi penegakan hukum di Indonesia, KPK dan lembaga Kepolisian. Pertanyaannya, Manakah yang sebenarnya sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, apakah pimpinan KPK atau oknum penegak hukum tersebut?

Terlepas dari siapakah yang sesuai koredor hukum yang berlaku atau tidak, kasus ini adalah kasus yang tidak biasa dan diluar kelaziman. Karena perseteruan ini adalah perseteruan antara dua penegak hukum yang sama-sama sangat terhormat, kredibel, kompeten pada bidang tugas masing-masing, dan melalui peroses penyaringan yang sangat ketat, panjang, dengan biaya negara yang tidak sedikit pula untuk bisa menempati singgasana yang sangat terhormat ini. Seharusnya mereka memiliki tanngung jawab moral yang sangat besar terhadapa negara, masyarakat, dan amanah yang diberikan kepadanya. Tapi bola api telah ditendang oleh mereka, dan terus bergelinding memancing perhatian publik. Sehingga memunculkan ironi dan sikap antipati sebagian masyarakat, ditengah-tengah menggeliatnya penegakan hukum di negeri ini. Khususnya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

Kasus ini terus bergulir, menjadi reportoar yang mendekati kelimaks, setelah MK turun tangan menggelar sidang uji materi, dengan memeperdengarkan bukti rekaman dengan durasi 4,5 jam. Didalamnya terdapat rekaman percakapan antara oknum yang dicurigai sebagai penegak hukum dengan orang yang yang dianggap punya pengaruh dalam menciptakan sekenario drama ini. Isi rekamanpun menjadi konsumsi publik yang transkripnya bisa dibaca oleh siapa saja di media massa. Masyarakat semakin mengernyitkan dahi, lantaran hal yang dianggap mustahil terjadi. Sebuah perselingkuhan dan krimnilisasi yang dilakukan oleh oknum yang sangat kita hormati, dimana penegakan hukum menjadi salah satu tugas utama yang dipikulkan dipundaknya.

Aktualisasi penegakan hukum di Indonesia yang selama ini menjadi jargon para penegak hukum. menjadi sumir dan tak lagi mempunyai karisma dimata masyarakat. Ini bisa melemahkan semangat masyarakat untuk terus meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara ini. Seakan hukum di negara ini adalah komiditi yang bisa diperjualbelikan oleh cukong yang punya uang banyak. Sedangkan masyarakat yang tidak punya uang harus selalu hawatir dan dihantui ketakutan, bila sedang mengalami kasus hukum. Walaupun mungkin berada dalam posisi yang benar.

Kasus yang telah menaikkan oplah koran ini, adalah gambaran prilaku sebagian oknum penegak hukum, bukan semua penegak hukum di negara ini. oleh karena itu kurang tepat memberikan setigma nigatif kepada lembaga yang menaunginya, termasuk pemerintah. Karena hal ini akan menciptakan image nigatif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesetabilan politik, sebagai syarat bagi pertumbuhan investsi dan perkembangan ekonomi masyarakat.

Kita harus tetap melihat kasus ini secara bijak dan objektif, tanpa terpengaruh oleh provokasi oleh orang-orang yang memcoba mengais di air keruh, dan memepercayakan sepenuhnya kepada penegak hukum yang berwenang. Sehingga tidak bias dan membuat semakin bingung masyarakat. Bagi pemerintah diharapkan akan menjalankan tugas penegakan hukum sesuai dengan koredor hukum yang sudah ditetapkan. Dengan tetap mendahulukan kepentingan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi dan kelompok, tanpa terpancing oleh kepentingan-kepentigan pribadi yang dibungkus dengan retorika hukum.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s